Jayapura – Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI) menghadirkan mantan Wali Kota Jayapura dua periode, Benhur Tomi Mano, sebagai narasumber dalam talkshow pada Kongres Luar Biasa (KLB) Forum Generasi Muda (FGM) GKI. Kegiatan tersebut digelar pada 26–27 Februari 2026 di Graha Sara, Kantor Sinode, Jayapura.
KLB FGM GKI mengangkat tema “Kesiapan Generasi Muda GKI Memasuki Peradaban II Bangsa Papua dan Menuju Indonesia Emas 2045 serta Tantangan Global Abad ke-21”. Tema ini menyoroti peran strategis generasi muda gereja dalam menghadapi dinamika perubahan sosial, politik, dan teknologi.
Dalam pemaparannya, Benhur Tomi Mano—yang akrab disapa BTM—menegaskan bahwa KLB tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum penting yang akan menentukan arah generasi muda GKI dalam memasuki Peradaban II Bangsa Papua.
“Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Kita sedang berbicara tentang masa depan Papua, tentang generasi yang akan menentukan wajah daerah ini 20 hingga 30 tahun ke depan,” ujar BTM.
Sebagai figur senior, ia mengaku merasa terhormat berada di tengah generasi muda yang dinilainya memiliki peran besar dalam menentukan arah pembangunan Papua. Ia pun mengingatkan pentingnya keteguhan karakter di tengah berbagai tantangan.
“Saya ingin melihat generasi ini berdiri tegak, tidak mudah dipecah, tidak mudah dibeli, dan tidak mudah diprovokasi,” katanya.
Makna Peradaban dan Tantangan Politik
BTM mengajak peserta memahami makna peradaban secara lebih luas. Menurutnya, peradaban tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik seperti infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut cara berpikir, kepemimpinan, penyelesaian konflik, serta pembangunan kualitas manusia.
Ia menjelaskan, Peradaban II Bangsa Papua merupakan kelanjutan dari fondasi yang telah dibangun selama satu abad pertama. Jika pada fase awal masyarakat Papua dibentuk melalui iman dan pendidikan, maka pada fase kedua ini dituntut untuk menunjukkan kepemimpinan yang berintegritas.
“Kalau dulu kita dibina, sekarang kita diuji. Kalau dulu kita belajar, sekarang kita memimpin. Pertanyaannya, apakah generasi muda GKI siap memimpin?” ujarnya.
BTM juga menyoroti berbagai tantangan dalam kontestasi politik di Papua, seperti polarisasi identitas, praktik politik uang, mobilisasi sentimen, konflik horizontal, hingga trauma sosial pasca pemilu.
Menurutnya, polarisasi identitas kerap membelah masyarakat berdasarkan suku, agama, maupun kelompok tertentu demi kepentingan politik jangka pendek. Hal tersebut tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga berdampak pada keharmonisan keluarga dan kehidupan bergereja.
Sementara itu, praktik politik uang dinilai masih marak dan bahkan melibatkan generasi muda. Fenomena ini, kata dia, berpotensi merusak masa depan demokrasi di Papua.
“Kalau suara dihargai dengan uang, maka yang dipertaruhkan adalah masa depan Papua,” tegasnya.
Ia juga menyoroti penyebaran hoaks dan narasi provokatif di media sosial yang dapat memicu konflik horizontal dan meninggalkan trauma sosial berkepanjangan setelah pemilu berakhir.
Tiga Nilai Utama Generasi Muda
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, BTM menekankan pentingnya membangun tiga nilai utama dalam diri generasi muda, yakni:
Integritas – kesatuan antara kata dan tindakan serta keteguhan menjaga nilai.
Keberanian moral – kemampuan berdiri pada kebenaran meski berada dalam tekanan.
Semangat persatuan dan rekonsiliasi – perbedaan pilihan politik tidak boleh merusak persaudaraan.
“Perbedaan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi jangan sampai memutus hubungan. Gereja tidak boleh menjadi ruang perpanjangan konflik politik,” ujarnya.
Selain tantangan politik, BTM mengingatkan bahwa generasi muda saat ini hidup di tengah arus perubahan global yang ditandai perkembangan kecerdasan buatan (AI), ekonomi digital, dan perang informasi. Karena itu, literasi digital menjadi kunci agar tidak mudah terpengaruh disinformasi.
Namun, ia menegaskan bahwa faktor penentu utama tetaplah karakter manusia, bukan teknologi.
“Teknologi tidak punya moral, manusia yang punya. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita siap secara teknologi, tetapi apakah kita siap secara karakter,” katanya.
Di akhir pemaparannya, BTM menegaskan bahwa KLB FGM GKI harus dimaknai sebagai momentum strategis untuk melahirkan pemimpin masa depan Papua yang berintegritas.
Mantan Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial itu juga mendorong FGM GKI bertransformasi menjadi ruang pembinaan kepemimpinan politik yang beretika, gerakan anti politik uang, forum dialog lintas generasi, serta inkubator pemimpin menuju Papua 2045.
“Peradaban II bukan tentang siapa
yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang tetap berintegritas ketika berkuasa,”
tutupnya.
0 Comments
Tinggalkan Komentar di sini